Jakarta, Kompas.com – Reformasi 1998 sudah berlalu seperempat abad, tapi ketimpangan masih menjadi isu yang relevan dibicarakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Isu ketimpangan ini dinilai harus segera diselesaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin P Siagian.
Agenda reformasi terkait ketimpangan ini, kata Saurlin, harus dihajar karena merupakan agenda inti reformasi itu sendiri. “Yang terasa di masyarakat adalah menghajar ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, ini yang menyebabkan reformasi ’98 adalah ketimpangan ekonomi sehingga tiba-tiba ketika ada ruang lalu terjadi kerusuhan dan perampasan, dan penjarahan,” ujar Saurlin ditemui di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jumat (12/5/2023).
Agenda reformasi dirasa berjalan apabila Indonesia berhasil mengurangi ketimpangan penyebab masalah tersebut. “Itu adalah refleksi dari ketimpangan, jadi kata kuncinya adalah membenahi ketimpangan ekonomi yang masih ada,” imbuh dia. Ketimpangan ini dinilai masih terasa dan terlihat dalam perhelatan politik di Indonesia. Adanya politik uang menandakan demokrasi yang tak berjalan dengan baik ketika perut masyarakat masih kosong.
“Jadi misalnya kenapa money politics itu terjadi, ya karena urusan perut, karena rakyat memang kelaparan, banyak yang kelaparan,” kata dia. Sebab itu, kata Saurlin, agenda prioritas reformasi yang harus dijalankan saat ini adalah merombak ketimpangan itu. “Merombak ketimpangan ekonomi yang digambarkan pada ketimpangan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, kepemilikan terhhadap sumber-sumber agraria dan lingkungan di Indonesia,” ucap Saurlin.
“Jadi intinya karena kita negara agraris, itu musti dituntasin, prioritas itu, prioritas menyelesaikan konflik dengan cara mengubah ketimpangan ekonomi khususnya di bidang agraria,” sambung dia.